Rabu, 27 Februari 2013

Pungli Sertifikasi Guru




PUNGLI TUNJANGAN SERTIFIKASI GURU
33% Mengalir ke PGRI Kabupaten Sisanya untuk UPT Pendidikan Badegan
Ponorogo,- Pungutan liar terhadap guru peserta program sertifikasi dibilang sudah menjadi rahasia umum dan terjadi diberbagai daerah. tak luput lingkup pendidikan kabupaten Ponorogo. Indikasinya pungutan liar dilakukan oleh birokrat dan terjadi ketika masih proses sertifikasi hingga pembayaran tunjangan profesi guru. dari laporan dan hasil investigasi dilapangan, sejumlah guru dikabupaten ponorogo menyanyangkan pungutan liar yang terkoordinir tersebut. Pasalnya potongan tunjangan sertifikasi guru tidak jelas pos anggaran ataupun penggunaanya.

Misalnya yang terjadi diwilayah kecamatan Badegan kabupaten Ponorogo. Guru penerima tunjangan sertifikasi setiap bulanya harus terpotong Rp,50,000,-. Dan diserahkan setiap tiga bulan setelah menerima tunjangan.


“total keseluruhan setiap guru dalam tiga bulan terpotong Rp,150,000,-  dan jika dikalikan guru penerima tunjangan sertifikasi se kecamatan Badegan totalnya sudah berapa mass,,,”keluh salah seorang guru SD dikecamatan Badegan.


Hal senada juga diungkapkan dari sumber informasi lainya, menurutnya potongan tunjangan sertifikasi guru dikecamatan Badegan diberlakukan kepada seluruh penerima sertifikasi. Sedangkan penyerahanya dikoordinir oleh kepala sekolah yang selanjutnya diserahkan kepada Suhardi. Kepala Sekolah SD Negeri I Karangan yang juga Ketua PGRI wilayah Badegan Ponorogo.

Namun Suhardi menolak telah melakukan pungutan liar kepada guru penerima tunjangan sertifikasi. Tetapi dia tidak membantah kalau setiap tiga bulan sekali guru penerima sertifikasi menyerahkan uang Rp,150,000,- kepada dirinya. Namun itu tidak ada paksaan dan sebagai bentuk sumbangsih rasa trimaksih serta sudah atas kesepakatan bersama.

Bahkan Ketua PGRI Badegan itu juga membeberkan bahwa kesepakatan  tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2009 hingga sekarang. Dari jumlah guru penerima TPP sertifikasi aktif yang menyerahkan mencapai 90 orang lebih. Sedangkan dari jumlah dari total keseluruhan 33% diserahkan ke PGRI kabupaten yang diketuai Drs, H Sumani MM. dan sisanya ke UPT Pendidikan kecamatan Badegan.


“itu sebagai ungkapan terimakasih guru atas terealisasinya tunjangan sertifikasi dan perjuangan PGRI. Karena UPT Pendidikan Badegan juga ikut berperan pencairan tunjangan sertifikasi guru”jlentreh Suhardi.

Sementara praktisi hukum LBH STAIN Ponorogo, Sigit Iksan Wibowo SHi,MH mengatakan, pungutan liar kerap kali terjadi mulai dari penetapan bakal calon peserta, pelaksanaan sertifikasi, hingga pembayaran tunjangan profesi guru. ketika pemerintah menetapkan peserta sertifikasi lewat uji kompetensi awal, guru tetap jadi korban pungutan liar, baik dari oknum dinas pendidikan hingga organisasi guru.



“Dalam hal ini pelaku yang terbukti terlibat bisa dijerat UU Nomer 20 tahun 2001 tentang Tipikor pasal 12 huruf (f),” terangnya.

Pemerintah harus serius mengawasi birokrat pungli selama proses sertifikasi. “Jangan guru yang selalu dijadikan korban,” imbuh Advokat yang berkali memenangkan gugatan di PTUN Sby ini. Menurut Advokat yang juga Aktifis Anti Korupsi MCW ini, tidak semua guru yang dipotong atau dipungli ini setuju atas kebijakan yang diambil oleh oknum guru yang menjadi kepanjangan tangan Ormas Guru tersebut.

 
’’silahkan dichek pasti banyak yang grundel alias tidak setuju, ini yang akan menjadi sumber masalah dan unsure korupsinya bisa masuk,’’ tutur Divisi Hukum MCW sejak tahun 2000 ini. Pungutan liar tunjangan sertifikasi guru juga diungkap pada laporan investigasi Ombudsman RI 2012 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Guru, di antaranya di dinas pendidikan dan Kementerian Agama.(liem)